April 16, 2021

Obral Penghargaan Jelang Pilwali, Reni Astuti Ingatkan Dinkes Jaga Netralitas

Surabaya (suararakyatjatim) – Keterlibatan Kepala Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya dalam dinamika Politik Piwali 2020 ini kian nampak. Lewat kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung memanfaatkan anggaran negara untuk mendukung salah satu calon kandidat Pilwali Surabaya.

Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dalam situasi Politik pilwali Kepala Dinkes Febria Rachmanita mengirim surat pemberitahuan kepada kepala puskesmas se-Surabaya untuk mengambil piagam penghargaan yang akan diberikan kepada kader-kader kesehatan seperti Posyandu, bumantik oleh Wali Kota Surabaya.

Yang dilakukan Kepala Dinkes ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengaku menerima keluhan dari salah satu Pansiunan Kepala Puskesmas di Surabaya terkait pemberian penghargaan kepada kader kesehatan tersebut.

“Ada WA salah satu purna PNS yang memberikan informasi kepala dinas mengirim surat pemberitahuan kepada kepala puskesmas untuk mengambil piagam penghargaan yang akan diberikan kepada kader kesehatan, Posyandu, bumantik,” katanya, Kamis (3/12).

Reni mengatakan, masyarakat menanyakan dalam rangka apa pemberian penghargaan tersebut.

“Ia mengaku selama umur hidupnya menjadi Kepala Puskemas hingga purna, tidak pernah ada penghargaan seperti itu, saya tidak ada penghargaan seperti ini kok ada ini dalam rangka apa?” kata Reni, menerangkan WA dari salah satu purna PNS Pemkot Surabaya.

Menurut Reni, sebenarnya penghargaan itu bagus untuk kader kesehatan yang selama ini sangat membatu warga Surabaya. Tapi kenapa kok di moment Pilwali ini diberikan, kenapa tidak dulu sebelum Pilwali atau nanti pasca Pilwali, apalagi jabatan walikota sampai Febuari.

“Saya sangat menghargai kerja-kerja mereka para kader dalam bidang kesehatan banyak membantu, balita ibu hamil. Cuma memang menjadi pertanyaan besar ketika itu diberikan saat ini, di tengah dinamika politik pilwali, di Injury time pencoblosan, ini menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.

Apalagi, lanjut Reni, masa berakhirnya masa jabatan Risma sebagai walikota Surabaya masih 17 Februari.

“Masih ada waktu lah, kenapa tidak diberikan pada bulan Februari nanti, ketika masa pengabdiannya mau selesai,” katanya.

Reni mengingatkan, Kepala Dinas atau Kepala OPD Pemkot Surabaya untuk fokus pada pelayanan masyarakat dan target-target kinerja, karena menurut Politisi PKS ini posisi penyerapan anggaran masih rendah pada november belum mencapai 65 persen.

“Kami minta kepada para pimpinan perangkat daerah di Pemkot Surabaya fokus kepada pelayanan masyarakat dan peningkatan kinerja apalagi pada masa pandemi ini. Dan tidak ikut terlibat pada dinamika politik, jaga netralitas,” tandasnya.(why)

© 2020 Suara Rakyat Jatim.