by Surabaya – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, H. Budi Leksono, S.H., memberikan tanggapan terkait musibah pasca dugaan keracunan yang melibatkan ratusan siswa di Kota Surabaya.
Menurutnya, negara melalui Pemerintah Kota Surabaya wajib hadir untuk turut mengawasi program prioritas nasional Pemerintah Pusat agar tidak menjadi kendala yang berarti. Mengingat, Kota Surabaya adalah Kota Layak Anak.
“Terkait dengan pengawasan, sebenarnya menu-menu yang ada dalam makanan tadi sudah sesuai dengan kriteria sehat. Sedangkan lokasi dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang membuat makanan tersebut memang sudah sangat higienis dan sesuai standar kebersihan tidak diragukan lagi, namun dengan adanya musibah ini maka menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Kota,” katanya, Selasa (12/05/2026).
“Catatan ini bahwa Kota Surabaya adalah Kota Layak Anak, sehingga setidaknya makanan untuk anak-anak harus benar-benar lebih dijaga lagi di kedepannya. Termasuk tingkat kegemaran makanannya dan kualitas kesehatan dari makanannya,” imbuhnya.
Budi Leksono atau yang biasa akrab disapa Haji Buleks mengatakan, karena ini berhubungan dengan kualitas dan kehigienisan menu yang ada di MBG (Makan Bergizi Gratis) supaya lebih terjamin lagi dikedepannya, maka dirinya mendorong intervensi Pemerintah Kota.
“Nah ini perlu keterlibatan Pemerintah Kota untuk turut serta mengawal program Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan evaluasi yang lebih intens. Agar musibah ini tidak terjadi lagi dikedepannya, dan ini sangat perlu dilakukan,” jelasnya.
Berkaca dari musibah tersebut, Haji Buleks berharap insiden ini tidak terulang lagi di kota-kota lain, mengingat Kota Surabaya juga adalah Kota besar dan merupakan Kota Metropolis ke-2 di Indonesia.
“Ini mengingatkan kita semua jangan sampai hal ini kembali terulang lagi di kota-kota lain, karena Surabaya ini kan Kota Besar. Dan mungkin secara transparansi menu pada makanan-makanan tersebut sudah sesuai standar dari BGN (Badan Gizi Nasional), tetapi dengan adanya musibah ini jangan sampai menghambat program nasional dari Pemerintah Pusat,” terangnya.
Haji Buleks juga mengingatkan perlu adanya koordinasi dalam pengawasan yang lebih intens terkait pendistribusian MBG di sekolah-sekolah.
“Mungkin dalam prinsip kehati-hatian sesuai standar SPPG dalam penyajian MBG sudah sesuai SOP (Standard Operating Procedure) dari BGN, namun hal ini perlu benar-benar dijaga kembali lebih intens dan lebih maksimal, agar program nasional dari Pemerintah Pusat tetap terrealisasi dengan sukses sesuai dengan peruntukannya. Mengingat para siswa-siswi tersebut juga adalah para generasi penerus bangsa yang sangat perlu kita jaga bersama, demi kelanjutan republik ini,” tandasnya.
Terpisah, H. Abdul Malik, Anggota Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Kesehatan dan Pendidikan juga memberikan tanggapan terkait insiden musibah dugaan keracunan massal yang melibatkan ratusan siswa di Kota Surabaya.
Dalam tanggapannya, Abdul Malik mengatakan masih menunggu hasil dari laboratorium saat usai mendampingi Wakil Walikota Surabaya, Ir. H. Armuji, M.H., sidak ke lokasi SPPG Tembok Dukuh.
“Iya ini masih menunggu hasil dari laboratorium, dan semoga para siswa tidak kenapa-kenapa mas. Pihak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dari Pemerintah Kota Surabaya juga sudah turun langsung dari tadi,” katanya saat dikonfirmasi oleh para awak media.
Abdul Malik mengatakan, lokasi dari SPPG, dapur yang mengelola makanan tersebut sangat higienis dan sesuai standar kebersihan tidak diragukan lagi. Sedangkan dengan adanya musibah ini, dirinya meminta agar masyarakat tidak perlu resah, karena Pemerintah Kota Surabaya yang didampingi oleh Wakil Walikota Surabaya, Ir. H. Armuji, M.H. telah turut memastikan agar musibah ini tidak terulang lagi dikedepannya.
“Tunggu saja hasil dari laboratorium mas. Tadi Pak Wawali sudah memastikan dan masyarakat tidak perlu was-was,” pungkasnya.(yu)
