by Surabaya – Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2025-2026, Bagus Ramadan Saputra, mendesak pemerintah untuk segera membuka ruang audit publik secara transparan terkait tata kelola dan anggaran Koperasi Distribusi Bahan Pangan (KDMP).
Langkah kritis ini diambil menyusul mencuatnya berbagai polemik dan dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian masif masyarakat belakangan ini.
Sebagai representasi akademisi muda jurusan Ilmu Politik yang aktif terjun di tengah masyarakat Kota Surabaya, Bagus Ramadan menilai pengawasan anggaran negara tidak boleh tebang pilih dan berhenti pada satu program saja. Menurutnya, institusi atau program yang mengelola dana besar atas nama kepentingan publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membuka diri terhadap pengawasan berlapis.
”Prinsipnya sederhana, semakin besar uang rakyat yang digunakan, semakin besar pula kewajiban untuk membuka diri terhadap audit dan pengawasan publik. Jangan sampai pengawasan datang terlambat ketika masalah sudah terjadi. Transparansi harus dilakukan sejak awal, bukan setelah muncul polemik,” tegas Bagus Ramadan saat memberikan keterangan ilmiahnya saat seminar di Surabaya, Sabtu (20/06/26).
Selain menyoroti sisi akuntabilitas anggaran, aktivis mahasiswa yang dikenal peka terhadap dinamika sosial di Jawa Timur ini juga mengkritisi aspek teknis pelaksanaan KDMP. Salah satu poin krusial yang ia bedah adalah pelibatan unsur militer dalam pelatihan pengelola atau penjaga toko pangan tersebut.
Bagus Ramadan memaparkan bahwa orientasi KDMP seharusnya bertumpu pada manajemen retail modern, pelayanan konsumen, tata kelola stok, distribusi barang, hingga pengembangan usaha mikro. Karena itu, wajar jika publik dan dunia akademik mempertanyakan mengapa pendekatan kompetensi bisnis praktis justru digantikan oleh metode simbolisme.
”Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap institusi tertentu, melainkan bagian dari evaluasi kebijakan. Sebab, setiap program publik harus dijalankan berdasarkan kebutuhan dan relevansi kompetensi, bukan sekadar simbolisme. Karena itu, kami mendorong adanya audit yang terbuka, evaluasi yang independen, serta penjelasan yang jujur kepada publik mengenai tata kelola dan arah pelaksanaan KDMP,” lanjut tokoh muda mahasiswa FISIP UINSA tersebut.
Menutup analisis akademisnya, Bagus Ramadan mengingatkan bahwa masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, memiliki hak mutlak untuk mengetahui ke mana aliran uang pajak mereka didistribusikan, siapa yang mengelolanya, dan seberapa besar asas kemanfaatannya secara riil di lapangan.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi bukanlah sebuah ancaman bagi program pemerintah yang berjalan baik, melainkan syarat utama agar kepercayaan publik (public trust) dapat tumbuh sehat di atas koridor demokrasi. Melalui pandangan visioner ini, DEMA FISIP UINSA berkomitmen untuk terus mengawal jalannya kebijakan publik demi kemaslahatan masyarakat luas.(*mad/yu)
