DPRD Surabaya Dukung Gerakan Pangan, Produksi Lokal Diharapkan Tekan Harga Komoditas

Program ketahanan pangan yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat dukungan DPRD Surabaya. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari banyaknya bantuan bibit, benih ikan, maupun ternak yang disalurkan. Lebih dari itu, efektivitas program dalam meningkatkan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, serta mendongkrak ekonomi masyarakat menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Ghofar Ismail, mengatakan berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan Pemkot Surabaya telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Program tersebut mencakup penanaman cabai, sayur-mayur, hingga pengembangan tanaman padi di sejumlah wilayah pinggiran kota.

“Memang di Surabaya ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh warga. Kemarin wali kota sudah memberikan program berkaitan dengan cabai, sayur-mayur, dan juga padi yang ada di wilayah Kecamatan Wiyung, Lakarsantri, dan sekitarnya. Semuanya untuk membantu ketahanan pangan di Kota Surabaya,” ujar Ghofar, Selasa (3/11/2026).

Ia menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya mendukung penuh langkah Pemkot melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Menurutnya, hasil panen dari kegiatan pertanian masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi capaian program pemerintah, tetapi juga benar-benar dirasakan warga sekitar.

“Alhamdulillah, seluruh anggota Komisi B mendukung program ketahanan pangan dari Dinas Pertanian. Setiap kegiatan, terutama saat panen, hasilnya diberikan kepada masyarakat yang mengelola dan bisa dibagikan kepada warga di sekitarnya. Tujuannya membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” jelasnya.

Dukungan tersebut juga mencakup pengembangan sektor perikanan dan peternakan skala rumah tangga. Ghofar mengungkapkan, DKPP telah menyalurkan bantuan bibit ikan lele sebanyak 50 ekor untuk setiap titik penerima, berikut pakan dan sarana pemeliharaan.

Berbeda dengan pola budidaya sebelumnya yang menggunakan kolam terpal, program kali ini memanfaatkan tong plastik. Model tersebut dinilai lebih praktis karena tidak membutuhkan lahan luas sehingga memungkinkan diterapkan di kawasan permukiman padat penduduk.

Selain lele, masyarakat juga mendapatkan bantuan ayam petelur. Setiap penerima direncanakan memperoleh 10 ekor ayam betina dan dua ekor ayam jantan. Program ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan protein sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan keluarga.

“Ini semua merupakan upaya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat melalui sektor pangan. Jadi, warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diharapkan bisa mengembangkan kegiatan tersebut,” katanya.

Di sektor perikanan, Komisi B juga menyoroti rencana penguatan rantai distribusi hasil tangkapan nelayan, khususnya di kawasan pesisir. Skema penyaluran ikan dari nelayan kepada pengepul melalui Koperasi Merah Putih diharapkan dapat diperkuat, termasuk membuka akses kepada pembeli potensial agar pemasaran hasil perikanan lebih terarah.

Sementara itu, upaya menjaga ketahanan pangan juga tengah difokuskan Pemkot Surabaya untuk mengendalikan harga cabai menjelang akhir tahun.

Kepala DKPP Surabaya, Nanik Sukristina, sebelumnya menyampaikan bahwa gerakan penanaman cabai telah dimulai sejak akhir Agustus hingga awal September 2026. Pemerintah membagikan bibit kepada masyarakat, kelompok tani, serta komunitas urban farming.

Melalui Surabaya Urban Farming Competition, warga juga didorong memperbanyak penanaman cabai. Hasil panen ditargetkan mulai tersedia pada Desember 2026 untuk menambah pasokan dan membantu menekan harga di pasaran.

Salah satu pengembangan dilakukan di Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Jambangan dengan penanaman 4.100 bibit cabai menggunakan 2.050 polybag. Program ini turut melibatkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengembangkan teknologi penanaman yang diharapkan menghasilkan tanaman lebih tahan hama dan buah tidak mudah busuk.

Meski demikian, Ghofar mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Ia menyinggung sejumlah program bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terkadang belum sepenuhnya selaras dengan aspirasi warga.

Menurutnya, keterlibatan DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat juga perlu diperkuat agar program pemerintah tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi memberikan manfaat nyata.

Dengan demikian, tantangan ketahanan pangan Surabaya bukan hanya memperbanyak produksi, melainkan memastikan hasilnya dapat dinikmati masyarakat, distribusinya berjalan baik, dan manfaat ekonominya benar-benar dirasakan warga.(adv/yu)