by Surabaya (suararakyatjatim) – Wacana Pemkot Surabaya berikan bantuan sosial (bansos) kepada warga Surabaya menjelang Pilkada mendapat tanggapan dari DPRD Kota Surabaya.
Anggota DPRD Kita Surabaya, Arif Fathoni menyampaikan, sejak awal DPRD Kota Surabaya telah menganggarkan dana bantuan sosial sebesar 164 miliar. Yaitu berupa sembako dibagikan kepada 260 ribu kartu keluarga (KK) warga Surabaya.
“Kalau berpijak pada kemanusiaan, mestinya bansos ini didistribusikan sebelum tahapan Pilkada berjalan,” tegas Arif Fathoni di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (24/9/2020).
Arif Fathoni menjelaskan, jika dana bansos dikucurkan sekarang atau menjelang tahapan Pilkada Surabaya maka masyarakat Surabaya yang bisa menilai sendiri bagaimana ukuran Pemkot Surabaya.
“Kalau mengedepankan isu kemanusiaan berarti harus terpisah dari kepentingan politik,” terangnya.
Apakah dana stimulan Kampung Tangguh sekarang ini efesien bagi masyarakat. Arif Fathoni meyampaikan, pada kala itu sejumlah pengurus Kampung Tangguh di Surabaya sangat luar biasa semangat kegotongroyongannya. Bahkan, warga berpatisipasi rugi tenaga, waktu, pikiran dan biaya, sehingga otomatis dana itu sangat dibutuhkan.
“Justru pada kala itu Pemkot tidak tertarik membiayai dan hanya menerbitkan surat keputusan saja,” ucapnya
Sebaliknya, kata Fathoni, sekarang menjelang tahapan Pilkada ditambah aktivitas Kampung Tanggguh sudah berkurang dikarenakan tren penurunan sebaran positif covid sudah melandai.
“Tapi kenapa sekarang malah diberikan bantuan,” imbuhnya.
Lebih jauh, Ketua Fraksi Golkar ini mengaku, pencairan dana stimulan Kampung Tangguh sebesar Rp 5 juta bisa disimpulkan bertujuan bukan murni kemanusiaan, patut diduga ada kepentingan Pilkada.
“Lah, yang menjadi pertanyaan Walikota Bu Risma mau meninggalkan legesi apa terhadap warga Surabaya,” tandasnya kepada suararakyatjatim.com
Hal yang sama disampaikan Arif Fathoni. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony mengaku, sejak awal mendorong agar Pemkot mengalokasikan dana stimulan Kampung Tangguh Rp 5 juta di masa puncak pandemi covid-19 di Surabaya.
“Justru dikala semangat Kampung Tangguh luar biasa, bantuan pemkot tidak ada. Waktu itu kita dorong untuk segera mengucurkan dana stimulan melalui relokasi anggaran atau recofucing,” paparnya.
AH Thony menjelaskan, andaikan saat itu perwali bisa dibuat cepat maka lebih tepat karena antara kondisi Surabaya dengan spirit masyarakat bertemu.
“Meski dana Kampung Tangguh belum turun, tapi sudah berhasil memutus sebaran covid-19,” ujarnya.
Ia mengaku, pecairan dana stimulan Kampung Tangguh tidak ada berkaitan dengan menjelang Pilkada.
“Jika dana itu diturunkan sifatnya hanya hadiah untuk masyarakat saja. Apalagi Kampung Tangguh di Surabaya sudah banyak yang bubar dan ditambah sebaran covid-19 juga sudah menurun. Yang menjadi pertanyakan dalam konteks apa dana ini dicairkan harus diperjelas,” pungkasnya.(why)
