by Surabaya – Pelayanan PDAM Surya Sembada kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif Kota Pahlawan. Komisi B DPRD Kota Surabaya mendesak jajaran manajemen PDAM untuk menerapkan sistem respons cepat maksimal 1×24 jam dalam menangani setiap keluhan warga terkait kemacetan pasokan air bersih.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas, mengungkapkan bahwa desakan ini berkaca dari banyaknya keluhan masyarakat yang masuk selama masa reses anggota dewan belakangan ini. Masalah klasik berupa aliran air yang mengecil (mili) hingga mati total mendominasi laporan warga, khususnya di kawasan Surabaya Timur.
”Keluhan dari masyarakat, terutama di Surabaya Timur, memang cukup banyak. Mulai dari pemakaian air yang mengecil hingga tidak lancar. Bahkan ada beberapa balai RW yang sampai saat ini belum dialiri air sama sekali,” tegas Bagas usai melakukan koordinasi dengan pihak PDAM.
Dampak Pipa Bocor di Kawasan MERR
Menurut Bagas, salah satu pemicu utama gangguan massal di wilayah timur adalah insiden kebocoran pipa besar di kawasan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (MERR) yang sempat viral beberapa waktu lalu. Pipa yang bocor tersebut sempat menyemburkan air tinggi hingga menyerupai objek wisata air mancur dadakan.
Meski perbaikan telah tuntas dilakukan, dampak sistemis dari kerusakan pipa tersebut masih menyisakan masalah gangguan aliran air ke rumah-rumah pelanggan di sekitarnya.
Kritik Layanan: Jangan Hanya Survei Tanpa Tindakan
Politisi muda ini juga mengkritik pola penanganan keluhan oleh petugas lapangan PDAM yang dinilai lamban dan sering kali mandek pada proses peninjauan saja. Komisi B meminta PDAM tidak membiarkan aduan warga telantar hingga berhari-hari.
”Kami pastikan pelayanan harus diutamakan. Jangan sampai penanganan molor sampai tiga atau empat hari. Petugas sudah datang survei dan bertemu RT, tetapi setelah itu tidak ada tindakan konkret di lapangan. Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi,” paparnya.
Kendati demikian, pihak dewan mengapresiasi langkah cepat PDAM yang langsung turun tangan mengatasi beberapa titik wilayah yang sempat viral di media sosial melalui akun Satgas Viral Surabaya.
Di tengah status kepemimpinan yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, Komisi B melihat ada energi positif dari jajaran manajer baru untuk melakukan penataan operasional. Anggota dewan mendorong agar momentum ini dipakai untuk memaksimalkan fungsi aplikasi pengaduan digital milik PDAM agar lebih responsif.
”Justru dari informasi yang viral di medsos, kita bisa tahu potret riil masalah di masyarakat. Kami melihat kinerja manajemen saat ini sudah cukup bagus dan bergerak taktis (satset). Ke depan, sistem aplikasi aduan harus ditingkatkan lagi agar komitmen penyelesaian masalah 1×24 jam bisa terealisasi penuh,” pungkas Bagas.(*Mad/yu)
