by Surabaya – Permasalahan infrastruktur dasar dan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi keluhan utama warga Surabaya Barat. Hal itu terungkap dalam kegiatan reses yang dilakukan Ketua Fraksi PSI sekaligus anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, di sejumlah titik Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Surabaya.
Menurut Josiah, mayoritas aspirasi yang diterimanya masih berkaitan dengan minimnya pembangunan infrastruktur di kawasan Surabaya Barat, khususnya wilayah Sambikerep, Benowo, dan sekitarnya.
”Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Mereka berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih hadir untuk melakukan pembenahan, terutama terkait infrastruktur dasar,” ujar Josiah.
Ia menjelaskan, kebutuhan yang paling banyak disampaikan warga meliputi pembangunan paving jalan lingkungan serta perbaikan dan pembangunan gorong-gorong.
Menurutnya, kondisi sejumlah kawasan di Surabaya Barat masih menyerupai wilayah pedesaan dengan akses jalan yang terbatas dan banyak lahan kosong. Kondisi tersebut dinilai kontras dengan keberadaan kawasan perumahan elite yang berkembang pesat di wilayah yang sama.
”Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Di satu sisi ada perumahan mewah, tetapi di sisi lain masih banyak perkampungan yang membutuhkan perhatian infrastruktur. Ini yang perlu menjadi fokus pemerataan pembangunan,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Josiah mengungkapkan banyak warga mengeluhkan sistem desil yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, ditemukan sejumlah warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, namun masuk dalam kategori desil tinggi sehingga tidak memenuhi syarat menerima bantuan.
”Di hampir setiap titik reses, warga mengeluhkan masalah desil. Banyak yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi masuk desil 6 atau lebih tinggi, sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok desil 1 sampai 5,” ujarnya.
Joshia menilai masih terdapat kelemahan dalam proses pendataan karena sebagian warga dinilai hanya dilihat dari kondisi fisik tempat tinggal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
Ia mencontohkan adanya warga yang tinggal di rumah yang terlihat layak, namun tidak memiliki penghasilan dan hidup dalam keterbatasan setelah kehilangan sumber nafkah keluarga.
”Kami menemukan banyak kasus warga yang saya sebut hidup di ‘sangkar emas’. Rumahnya terlihat bagus sehingga dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya sangat sulit. Mereka kesulitan mendapatkan bantuan karena penilaian lebih banyak berdasarkan kondisi aset yang terlihat,” jelasnya.
Kasus serupa, lanjut Joshia, ditemukan di sejumlah wilayah seperti Jeruk dan Benowo. Beberapa warga yang tinggal di rumah warisan atau perumahan lama justru mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau meninggalnya pencari nafkah utama dalam keluarga.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan desil agar lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
”Perlu ada perbaikan data dan skema pendampingan atau pemberdayaan bagi warga yang kondisinya seperti ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.
Selain itu, Josiah juga meminta evaluasi terhadap program Beasiswa Pemuda Tangguh agar penyalurannya tepat saran dan dapat membantu pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Terkait usulan pembangunan infrastruktur, Josiah mengatakan seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD serta dibahas bersama perangkat daerah terkait saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Untuk sementara kami tampung melalui pokir. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan Bappeko, Bappeda, serta dinas terkait agar kebutuhan warga bisa masuk dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, realisasi usulan pembangunan umumnya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun karena harus menyesuaikan proses perencanaan dan penganggaran daerah.
”Kami berharap pembangunan infrastruktur di Surabaya Barat bisa lebih merata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*mad/yu)
