Surabaya – Pengelolaan sampah organik di Surabaya membutuhkan keterlibatan aktif struktur pemerintahan di tingkat kampung. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mendorong RT, RW, lurah hingga camat ikut menggerakkan penerapan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Alam (TEBA) di lingkungan masing-masing.
Dorongan tersebut disampaikan Anas saat verifikasi lapangan Lomba Kampung Pancasila Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kamis (19/11/2026).
Verifikasi lapangan dilakukan di lima lokasi, yakni RW 04 Panduk, RW 02 SDI, RW 03 Panjang Jiwo Lebar, RW 01 Panjang Jiwo Besar dan RW 06 Prapen. Tahapan ini menjadi bagian penilaian Kampung Pancasila untuk menentukan kampung yang berpeluang melaju ke 200 besar.
Anas menilai struktur pemerintahan paling bawah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengolah sampah rumah tangga. Sebab, persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan petugas pengangkut maupun fasilitas pembuangan, tetapi harus dimulai dari lingkungan tempat tinggal warga.
Menurutnya, TEBA menjadi salah satu alternatif pengolahan sampah organik yang bisa dikembangkan di tingkat kampung. Sampah sisa makanan rumah tangga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk melalui pengolahan berbasis biopori sehingga tidak terbuang sia-sia.
“TEBA ini cukup bagus sekali karena sementara ini banyak warga yang masih belum paham tentang arti TEBA. Sebenarnya cukup efektif sehingga warga bisa membuat pupuk atau biopori di masing-masing tingkat kampung,” kata Anas.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai penerapan TEBA perlu didorong melalui koordinasi RT-RW dan pemerintah wilayah. Dengan adanya fasilitas pengolahan di lingkungan kampung, masyarakat diharapkan lebih mudah mengelola sampah organik dari rumah masing-masing.
“Setiap RW atau RT pun bisa dibuatkan masing-masing biopori di tempat kampung masing-masing. Artinya, setiap kampung bisa memfasilitasi pembuangan sampah di masing-masing rumah dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Anas juga meminta Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan terhadap pengembangan TEBA. Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan agar fasilitas pengolahan sampah organik dapat menjangkau lebih banyak kampung dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Perlu support dari Pemerintah Kota Surabaya, khusus saya juga sebagai Sekretaris Komisi A agar men-support titik-titik TEBA itu setiap kampung-kampung agar ada manfaatnya bagi warga sekitar,” tegasnya.
Ia bahkan membuka peluang dukungan penganggaran untuk memfasilitasi pengembangan TEBA di lingkungan permukiman.
“Ini nanti kita coba pikirkan sehingga menjadi bentuk anggaran untuk difasilitasi oleh Pemerintah Kota agar bisa menyeluruh supporting TEBA-TEBA yang ada di kampung-kampung Kota Surabaya,” pungkas Anas.
Tim verifikator Kampung Pancasila dari aspek lingkungan, Wawan Some, menilai pengolahan sampah dari sumber menjadi langkah penting untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.
Ia menyebut sekitar 60 persen sampah di Surabaya merupakan sampah organik. Komposisinya terdiri dari sekitar 53 persen sampah makanan dan 7 persen sampah daun serta ranting.
Jika mengacu pada volume sampah Surabaya yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, hampir 950 ton di antaranya merupakan sampah organik.
“Kalau sudah seperti itu berarti kan sekitar hampir 950 ton dari 1.800 ton. Kalau itu selesai dengan TEBA, selesai,” kata Wawan.
Menurutnya, konsep pengolahan sampah berbasis alam sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Surabaya. Sebelumnya warga mengenal joglangan maupun biopori jumbo yang memiliki prinsip serupa.
TEBA dinilai berpotensi menjadi model pengolahan sampah dari sumber yang dapat menekan volume sampah yang dibuang ke TPA. Dampaknya bukan hanya mengurangi biaya pengangkutan tetapi juga menekan biaya pengelolaan sampah.
Sampah organik yang menumpuk di TPA juga berpotensi menghasilkan gas metana yang berbahaya dan meningkatkan risiko kebakaran.
Wawan menyarankan pengembangan TEBA didukung regulasi pemerintah kota agar pengolahan sampah organik di tingkat masyarakat memiliki arah dan dukungan anggaran yang jelas.
Ia menilai TEBA dapat dikembangkan secara komunal dengan melibatkan sekitar 10 rumah dalam satu titik pengolahan. Ukurannya pun tidak harus besar karena bisa disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kondisi air tanah.
“Kalau menurut saya itu yang harus dibuat perwali. Karena sebenarnya sudah ada peraturan menteri bahwa sampah organik itu tidak boleh masuk TPA. Surabaya butuh perwali pengolahan sampah dari sumber,” jelasnya.
Ketua RT 6 RW 1 Panjang Jiwo, Ernin, mengakui kesadaran warga dalam memilah sampah masih belum merata. Sebagian warga masih mengandalkan petugas pengangkut sampah karena merasa sudah membayar iuran kebersihan.
“Kalau sampah saya bilang belum sempurna. Ada yang peduli dan memilah, tapi mayoritas kurang peduli. Biasanya orang itu bilang sudah bayar, jadi tinggal diambil,” tuturnya.
Ia mengatakan pengolahan sampah secara mandiri sebenarnya bisa dikembangkan. Namun, kondisi kampung yang padat dan gang sempit menjadi tantangan tersendiri untuk menyediakan tempat pengolahan.
“Masalahnya tempat. Kalau gang kecil begini dikasih tempat juga bingung. Fasilitas kita juga belum ada,” katanya.
Selama ini pengelolaan sampah di lingkungan RT 6 masih mengandalkan petugas pengangkut sampah yang mengambil sampah rumah tangga menggunakan gerobak.
Ernin berharap pengembangan pengolahan sampah di kampung tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan ketersediaan lahan. Menurutnya, koordinasi antara RT dan RW menjadi penting agar program yang dijalankan bisa diterapkan secara kompak oleh warga.
Camat Tenggilis Mejoyo Wawan Windarto mengatakan pembinaan Kampung Pancasila di wilayahnya telah berjalan melalui empat pilar, yakni lingkungan, sosial kemasyarakatan, ekonomi serta sosial budaya.
Di Kelurahan Panjang Jiwo terdapat enam RW yang berhasil masuk 500 besar Kampung Pancasila. Verifikasi lapangan kali ini menjadi tahapan untuk menentukan kampung yang berpeluang masuk 200 besar.
Menurut Wawan, Kampung Pancasila tidak semata-mata mengejar penghargaan. Program tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi berbasis gotong royong.
“Harapan jangka panjangnya dengan adanya Kampung Pancasila itu adanya perubahan perilaku di masyarakat, khususnya di lingkungan dan ekonomi. Masyarakat harus mulai merubah perilaku untuk mengurangi sampah, nol sampah dari rumah, sehingga beban pemerintah kota pembuangan sampah di TPA bisa berkurang,” jelasnya.
Ia juga mendorong penguatan Kampung Madani melalui sedekah, jimpitan dan berbagai kearifan lokal untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan warga.
Verifikasi lapangan Lomba Kampung Pancasila Kelurahan Panjang Jiwo menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, pengurus RT-RW dan masyarakat. Pengelolaan sampah dari rumah diharapkan menjadi bagian dari perubahan perilaku warga sekaligus upaya mewujudkan lingkungan kampung yang lebih bersih dan berkelanjutan.(yu)
