by Surabaya(suararakyatjatim) – Menanggapi maraknya isu tugas RT/RW keluhkan mengoperasionalkan aplikasi Data Bansos pendataan warga terdampak pandemi Covid-19.
DPRD Kota Surabaya berkoordinasi dengan Bappeko Surabaya tentang peningkatan pelayanan Kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya mengungkapkan, banyak keluhan dari pengurus RT/RW terkait tugas pendataan. Disatu sisi mereka bersyukur adanya kenaikan honorarium bulanan RT/RW, namun ada problem DATA yang tidak sama antara yang disetor dan di realisasikan.
Fatkur Rohman berpandangan, bahwa munculnya Aplikasi yang bisa diakses RT/RW terkait pendataan adalah terobosan bagus dan penggunaan teknologi yang menjadikan proses bisa lebih efektif dan efisien.
“IT semestinya membuat proses lebih mudah dan harus imbang. Tidak hanya didorong RT/RW tapi teknologi harus ada sistem otomatis terkait feedback balik dari pemkot dengan data yang disetor. Disinilah kaidah transparasi diwujudkan,” terang Wakil kmKetua Fraksi PKS Surabaya ini.
Menurut Fatkur, seyogyanya sebagaimana pengurusan layanan publik yang lain, harus ada kepastian Feedback dari Pemkot Surabaya. Apakah data itu diterima atau ditolak dan harus ada keterangan alasan tersebut.
“Semisal warga PKH, ya otomatis tidak bisa dan harus ada feedback cepat dalam waktu 2×24 jam pasca laporan. Sehingga juga teredukasi, jangan sampai bulan berikutnya tiba-tiba ada info tidak cair bansosnya dan ricuh resahkan warga,” ungkap fatkur kepada suararakyatjatim.com.
Sementara, Plt Kepala Bappeko Surabaya Febriani Kusumawati sangat senang mendapatkan masukan dan secara umum menyepakati adanya usulan Feedback System tersebut.
“Masukan tentang Feedback system dari Fatkur Rohman menjadi catatan segera kita koordinasikan dan bisa diimplementasikan sebagai bentuk peningkatan layanan kita kepada warga,” pungkas Febri.(why)
